proestate.id – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) telah mengesahkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, yang secara resmi dicopot dari jabatannya pada 4 April 2025.
Keputusan ini menandai momen penting dalam sejarah politik Korea Selatan, mengingat pemakzulan presiden yang sedang menjabat terjadi untuk pertama kalinya sejak pemecatan Park Geun-hye pada tahun 2017.
Yoon Suk Yeol, yang menjabat sebagai presiden sejak Mei 2022, menghadapi pemakzulan setelah mengumumkan keadaan darurat militer pada 3 Desember 2024.
Tindakan tersebut dianggap melanggar konstitusi dan hukum, di mana Yoon mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen dari membatalkan keputusan darurat tersebut.
Tuduhan ini mencakup pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Korea Selatan.
Proses Pemakzulan
Proses pemakzulan Yoon dimulai di Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi pada pertengahan Desember 2024.
Setelah melalui sidang yang berlangsung lebih dari tiga bulan, MK Korsel akhirnya memutuskan untuk menguatkan pemakzulan dengan suara bulat 8-0.
Ketua MK Moon Hyung-bae menyatakan bahwa tindakan Yoon memiliki dampak negatif yang serius terhadap tatanan konstitusional dan mengancam stabilitas negara.
Keputusan ini disiarkan langsung dan berlaku segera, memicu kebutuhan untuk mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.
Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya situasi politik di Korea Selatan saat ini, di mana ketegangan antara kubu pemerintah dan oposisi semakin meningkat.
Dampak dan Implikasi
Pemecatan Yoon Suk Yeol membawa dampak signifikan bagi politik Korea Selatan. Pertama, negara harus segera mempersiapkan pemilihan presiden baru yang diperkirakan akan dilaksanakan pada awal Juni 2025.
Ini akan menjadi momen penting bagi rakyat Korea Selatan untuk memilih pemimpin baru yang diharapkan dapat membawa stabilitas setelah periode ketidakpastian yang panjang.
Kedua, keputusan MK Korsel ini juga menciptakan preseden penting dalam hal akuntabilitas pemimpin negara.
Dengan memecat seorang presiden yang terlibat dalam pelanggaran konstitusi, MK menunjukkan bahwa tidak ada satu pun individu yang berada di atas hukum.
Ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem demokrasi di Korea Selatan.
Akhirnya, keputusan ini juga menciptakan ruang bagi diskusi lebih lanjut mengenai batasan kekuasaan presiden dan perlunya reformasi dalam sistem pemerintahan untuk mencegah terulangnya situasi serupa di masa depan.
Pemakzulan Yoon Suk Yeol adalah babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan yang mengingatkan kita akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Masyarakat kini memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai perspektif mengenai masa depan politik mereka.
Diskusi tentang bagaimana memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel sangat diperlukan.
